“Pak, sekarang ini, alam dipandang sebagai uang. Segala sesuatu berhubungan dengan alam sama dengan uang. Uang yang harus diambil sebanyak-banyaknya, ibarat santapan lezat yang harus disikat habis. Bagaimana kita melestarikan lingkungan kita yang sekarang ini sedang diintip oleh para konglomerat. Apa yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan? Kita mulai dari mana? Membuat kebijakan-kebijakan baru, memulai dari hukum yang lagi tidak kuat, atau dari mana?”, demikian pertanyaan seorang peserta seminar kepada sang narasumber di salah satu seminar tentang lingkungan hidup. Jawabannya: Sang narasumber bingung.

Mengapa bingung? Mengandalkan hukum, sama saja dengan mengandalkan ocehan anak kecil yang tidak bisa dipegang. Suka-sukanya saja mau omong apa. Mau membuat kebijakan, sudah terlalu banyak kebijakan, bahkan ada kesan terjadinya perlombaan mengeluarkan kebijakan tentan pemeliharaan lingkungan hidup. Menata personil yang berwenang melestarikan lingkungan hidup mulai dari jajaran pemerintah sampai pada pelaksana di lapangan, eh… semua sudah terkontaminasi virus. Kalau hanya satu dibasmi, yang lain mengembangka diri lagi dan jadi penuh lagi deh.

Akhirnya, lama-lama, hutan kita semakin hilang. Kalimantan yang dulunya hijau, suatu saat akan berubah seperti gurun sahara alias botak. Kalau tidak sanggup diselamatkan, untuk apa buat proposal besar-besar dengan alasan “untuk pelestarian lingkungan”. Toh sampai hari ini, bukannya semakin baik, malah semakin luas hutan kita dibabat oleh oknum-oknum yang notabene juga sudah mendapat izin. Lha.. izin dari mana? Izin dari uang… hehehe….

Saya setuju itu. Izin dari uang, karena semua personil akhirnya sama dengan uang. Punya nilai, tapi tidak punya nyali. Biasalah, ngoceh aja koq….